Lagi-lagi trik dan intrik yang ditunjukan oleh para wakil rakyat. Namanya juga politik yang paling banyak trik dan yang paling lihai intrik tentu itulah yang pasti menang. Tentunya semua masih merasakan ketika rakyat dibuat terkatung-katung dalam nasib ketidakpastian dengan sidang paripurna tentang penentuan kenaikan harga BBM.
Saya yakin pasti semua masih teringat sekali ketika para wakil rakyat yang minta dihormati dalam melakukan sidang. Ada empat partai yang sejak semula komitmen dengan pendirianya yaitu Demokrat, PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura. Demokrat jelas pro dengan kenaikan harga BBM karena memang partai rezim yang berkuasa saat ini. Sedangkan tiga partai yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, dan Hanura juga jelas dengan sikapnya menolak. Karena memang ketiga partai ini oposisi.
Tentunya ada partai lain dalam yaitu partai-partai koalisi dengan pemerintah seperti PKB, PPP, PAN, PKS, dan Golkar. Inilah partai yang sering membuat kejutan-kejutan. Bukan karena manuver mereka dalam memperjuangkan nasib rakyat, tetapi lebih karena pernyataan-pernyataan yang sangat abu-abu. Tentu saja itu bukan tanpa alasan, itu lebih karena untuk mengamankan suara mereka untuk 2014.
*****
Sementara --- meminjam istilah Marx --- golongan kelas menengah (midle class) yang terdiri dari berbagai unsur seperti Mahasiswa, dan masyarakat seperti buruh, petani, dan nelayan dari berbagai organisasi bersatu dan berteriak lantang di depan gedung DPR/ MPR untuk menolak kenaikan harga BBM.
Dan bisa dipastikan bentrokan antara polisi dan para demostran tidak bisa dihindari. Hal ini bisa dimaklumi karena nasib mereka ke depan akan ditentukan pada hari itu. Dengan harapan aspirasi mereka dapat didengarkan oleh para anggota dewan yang terhormat untuk menolak manaikan harga BBM.
Gejolak tidak hanya terjadi di depan gedung DPR/ MPR tetapi juga dalam masyarakat yang berada di bawah juga mengalami pro-kontra. Untuk kelompok-kelompok tentu BBM naik ataupun tidak bagi mereka tidak ada masalah dan setuju saja kalau BBM naik. Tetapi hal ini akan sangat berbeda dengan untuk orang-orang kelas bawah. Belum naik saja sudah merasakan dampaknya karena harga-harga bahan pokok sudah mengalami kenaikan.
Hukum ekonomi sudah pasti dampak kenaikan harga BBM akan manaikan kebutuhan harga bahan pokok. Dan tentu ini akan membertakan rakyat kecil. Dan parahnya dari yang pro dengan harga kenaikan harga BBM tidak mempunyai rasa empati kepada rakyat kecil. Bahkan sebagian ada yang menghina-hina kepada orang lain yang memperjuangkan nasib rakyat kecil. Jadi teringat ketika berdiskusi denga kawan ketika itu. Kawanku itu mengatakan: “Bahwa orang-orang yang pro kenaikan harga BBM dan malah menghina-hina kepada orang yang memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, mereka itu tidaklah lebih dari anjing-anjing yang dilempar tulang”.
Politik Penundaan Kenaikan Harga BBM
Dalam sidang paripurna yang dilangsungkan pada hari jum’at, 30 Maret 2012 banyak sekali hal-hal yang tidak terduga muncul saat itu. Banyak sekali partai-partai kolalisi yang bermain kata-kata. Ketika saat pandangan masing-masing fraksi sudah dapat terlihat banyak sekali statement para wakil rakyat yang mencoba membodohi rakyat. Pandangan mereka yang mengatasnamakan rakyat seolah-olah pro rakyat, tetapi jika dianalisis lebih dalam banyak sekali ternyata itu hanya permainan kata-kata.
Partai-partai koalisi selain partai rezim pernyataanya selalu abu-abu, tidak jelas hitam atau putih. Tentu saja hal ini memang disengaja karena mereka takut kalau diketahui rakyat bahwa mereka tidak pro rakyat. Awalnya menolak kanaikan BBM ada dengan kata menunda kenaikan BBM. Tetapi ujung-ujungnya sebenarnya menyetujui kenaikan harga BBM. Karena mereka menyetujui dengan ditambahkanya pasal siluman. Dan di situ terjadi perbedaan batasan ICP dan jenjang waktu.
Karena mayoritas pernyataan abu-abu itu baik dengan kata-kata menolak atau menunda ada perbedaan penetapan kenaikan dari ICP dan jenjang waktu. Ada yang yng menginginkan kenaikan ICP 5%, 10%, 15%, 17,5%, dan 20%. Dan untuk jenjang waktu ada yang yang satu bulan, tiga bulan, dan enam bulan. Dengan adanya itu semua Pimpinan Sidang sekaligus ketua DPR Marzuki Ali, memberikan waktu untuk lobby.
Ketika lobby-lobby sudah selesei dan memakan waktu kurang lebih enam jam. Walaupun pada akhirnya keputusan harus dilakukan dengan votting dan dua partai PDI Perjuangan dan Hanura harus Walk Out. Dan rakyat akhirnya mendapat kepastian dengan keputusan sebagai berikut:
1. Kenaikan harga BBM ditunda.
2. Ada penambahan pasal siluman yaitu pasal 7 ayat 6 a yang intinya jika kenaikan ICP 15% dan jenjang waktu 6 bulan maka pemerintah berhak menaikan harga BBM.
Agenda Politik Di Balik Keputusan Paripurna
Sebelum saya menuliskan lebih panjang saya akan mengajaukan beberapa pertanyaan:
1. Mengapa akhirnya baik partai pemerintah menerima begitu saja kenaikan harga BBM ditunda?
2. Mengapa jenjang waktu 6 bulan?
Tentu saja hasil keputusan itu tidak serta merta bebas dari kepentingan politik begitu saja. Tentunya semua tahu bahwa untuk tahun ini adalah tahun yang penting untuk Jakarta. Karena akan diselenggrakan Pemilukada untuk DKI Jakarta. Tentunya partai-partai politik tidak mau kehilangan muka di depan rakyat Jakarta. DKI Jakarta adalah tempat yang strategis. Ini akan menjadi perebutan para elit politik untuk memasang kader-kadernya agar menduduki jabatan orang nomor satu di Jakarta.
Sudah bisa dipastikan semua partai koalisi dan pemerintah menunda kenaikan harga BBM untuk merebut simpati rakyat agar calon yang diusung tetap mendapat suara banyak. Karena dalam rapat sidang paripurna kemarin citra partai akan terlihat jelas oleh rakyat. Dan untuk itulah partai koalisi memilih abu-abu daripada hitam atau putih.
Sedangkan jenjang waktu 6 bulan merupakan waktu yang pas untuk menyongsong pemilukada DKI ketika sesudah Pemilukada selesei tentu saja akan ada kejelasan siapa yang akan menjadi orang nomor satu di Jakarta dan dengan BBM lagi yang akan digunakan untuk menghantam lawan-lawan politiknya. Trik dan intrik lagi yang akan disajikan kepada rakyat.
Blitar, 31 Maret 2012
